BAB IV. Partai Politik Dan Pemilu di Indonesia(TT.4)

Nama : Ahmad Arjuna Ulil Albab
NIM : 202510110110322
Mata Kuliah : Hukum Tata Negara

Partai Politik Dan Pemilu di Indonesia

a. Pengertian Partai Politik

Partai politik (parpol) adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela untuk memperjuangkan kepentingan politik, serta berpartisipasi dalam pemerintahan.

Menurut Ahli:

  • Miriam Budiardjo
    Partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama untuk memperoleh kekuasaan politik.

Menurut Undang-Undang:

  • Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
    Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara.

b. Latar Belakang Terbentuknya Parpol dan Tata Cara Pendirian

Latar Belakang Terbentuknya Parpol:

  1. Perbedaan aspirasi dan kepentingan masyarakat
  2. Keinginan memperoleh kekuasaan politik
  3. Perkembangan demokrasi
  4. Saluran partisipasi politik rakyat

Tata Cara Pendirian Partai Politik:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011:

  1. Didirikan oleh minimal 30 orang di setiap provinsi
  2. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi
  3. Memiliki AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga)
  4. Memiliki nama, lambang, dan tanda gambar
  5. Didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh status badan hukum

c. Persyaratan Keikutsertaan Parpol dalam Pemilu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, syarat partai politik mengikuti pemilu antara lain:

  1. Berstatus badan hukum
  2. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi
  3. Memiliki kepengurusan di minimal 75% kabupaten/kota
  4. Memiliki kepengurusan di minimal 50% kecamatan
  5. Memiliki jumlah anggota tertentu
  6. Memiliki kantor tetap
  7. Mengajukan daftar calon

Selain itu, partai harus lolos verifikasi oleh KPU

d. Pembubaran Partai Politik

Pembubaran partai politik tidak bisa dilakukan sembarangan.

Dasar Hukum:

  • Undang-Undang Dasar 1945
  • Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Proses Pembubaran:

  • Hanya dapat dilakukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi

Alasan Pembubaran:

  1. Bertentangan dengan UUD 1945
  2. Mengancam keutuhan negara
  3. Melanggar ideologi negara (Pancasila)

e. Sistem Pemilu di Indonesia

1. Pengertian dan Sejarah Pemilu di Indonesia

Pengertian Pemilu:

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin secara demokratis.

Dasar Hukum:

  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Sejarah Pemilu di Indonesia:

  1. Pemilu 1955 → Pemilu pertama, demokratis
  2. Masa Orde Baru (1971–1997) → Pemilu rutin tapi terbatas
  3. Era Reformasi (1999–sekarang) → Pemilu lebih bebas dan demokratis

2. Macam-macam Pemilu di Indonesia

  1. Pemilu Legislatif
    • Memilih DPR, DPD, DPRD
  2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
    • Memilih Presiden secara langsung
  3. Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)
    • Memilih gubernur, bupati, wali kota

3. Hubungan Pemilu dengan Partai Politik

Hubungan keduanya sangat erat:

  • Partai politik adalah peserta utama pemilu
  • Pemilu menjadi sarana partai untuk:
    • Mendapatkan kekuasaan
    • Menempatkan kader di pemerintahan
  • Tanpa partai politik, demokrasi modern sulit berjalan

4. Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara pemilu di Indonesia terdiri dari:

  1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
    • Menyelenggarakan pemilu
  2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
    • Mengawasi jalannya pemilu
  3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
    • Menangani pelanggaran kode etik

5. Perselisihan Hasil Pemilu

Perselisihan hasil pemilu adalah sengketa mengenai hasil penghitungan suara.

Lembaga yang Berwenang:

  • Mahkamah Konstitusi

Jenis Perselisihan:

  1. Perselisihan hasil pemilu legislatif
  2. Perselisihan hasil pemilu presiden
  3. Perselisihan hasil pilkada

Proses:

  • Pihak yang dirugikan mengajukan permohonan ke MK
  • MK memeriksa, mengadili, dan memutus perkara

Kesimpulan

  • Partai politik adalah sarana utama demokrasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat
  • Pemilu adalah mekanisme untuk memilih pemimpin secara sah
  • Keduanya saling berkaitan erat dalam sistem demokrasi Indonesia
  • Semua diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin keadilan dan transparansi

Daftar Pustaka

  • Undang-Undang Dasar 1945
  • Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
  • Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik
  • Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik
  • Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BAB I Peristilahan, ruang lingkup dan sumber HTN (TT. 1)

  Nama : Ahmad Arjuna Ulil Albab NIM : 202510110110322 Mata Kuliah : Hukum Tata Negara Kelas : G Peristilahan , Ruang Lingkup dan Sumber Hukum Tata Negara A. Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara (HTN) adalah cabang hukum yang mengatur tentang organisasi negara, hubungan antar lembaga negara, serta hubungan antara negara dengan warga negara dalam konteks ketatanegaraan. Secara istilah, Hukum Tata Negara berasal dari kata: Hukum: aturan yang mengikat dan memiliki sanksi. Tata: susunan atau sistem. Negara: organisasi kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah. Beberapa ahli memberikan definisi HTN, antara lain: Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie , Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur struktur dan fungsi lembaga negara serta hubungan antara lembaga-lembaga tersebut dalam sistem ketatanegaraan. Menurut Prof. Dr. Soehino , HTN adalah hukum yang mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, serta alat-alat perlengkapan negara. Dari berbagai...
Baca selengkapnya

BAB V. Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia (TT.5)

Nama : Ahmad Arjuna Ulil Albab NIM : 202510110110322 Mata Kuliah : Hukum Tata Negara Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia a. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial , yaitu sistem di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dasar Konstitusional: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.” Ciri-ciri Sistem Presidensial di Indonesia: Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Tidak ada pemisahan seperti dalam sistem parlementer. Presiden dipilih langsung oleh rakyat Sejak reformasi (2004), Presiden dipilih melalui pemilu. Masa jabatan tetap (fixed term) Presiden menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. Tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen secara langsung DPR tidak bisa memberhentikan Presiden tanpa proses hukum (impeachment). Adanya pemisahan kekuasaan (separation of powers) Ke...
Baca selengkapnya

BAB VIII. Kedudukan Kementerian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (TT.8 UTS)

Nama : Ahmad Arjuna Ulil Albab NIM : 202510110110322 Kedudukan Kementerian dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Gambaran Umum Kementerian merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam sistem presidensial Indonesia, kementerian berada langsung di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepadanya. a. Sistem Pembentukan, Pengubahan, dan Pembubaran Kementerian Negara 1. Pembentukan Kementerian Pembentukan kementerian merupakan hak prerogatif Presiden , artinya Presiden memiliki kewenangan utama untuk membentuk kementerian sesuai kebutuhan pemerintahan. Dasar Hukum: Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Prinsip Pembentukan: Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Kebutuhan negara Efisiensi birokrasi Tidak bertentangan dengan konstitusi Batasan Jumlah: Jumlah kementerian maksimal 34 kementerian 2. Pengubahan Kementerian Presiden dapat: Mengubah nama kementerian M...
Baca selengkapnya